Pengertian Tabungan
Pemerintah
Tabungan adalah bagian dari “pendapatan dapat
dibelanjakan” (disposible income) yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.
Tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan
pengeluaran rutin. Kedua jenis tabungan ini dapat membentuk tabungan nasional
yang digunakan sebagai sumber dana investasi. Jadi, Tabungan pemerintah
merupakan selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah.
Tak selamanya
Inflasi selalu merugi
Selama ini kita sering kurang memahami secara utuh
manfaat maupun kerugian dari penurunan nilai mata uang (inflasi) dan kenaikan
nilainya (deflasi). Selama ini pemahaman sepihak yang tertanam dalam benak kita
adalah inflasi itu buruk dan deflasi itu baik. Padahal tidak selamanya
demikian. Inflasi bisa membawa dampak positif bagi kita dan deflasi bisa
berlaku sebaliknya. Coba kita renungkan, apa penyebab harga tanah ataupun
properti lainnya cenderung cepat naik nilainya hanya dalam jangka waktu 5
tahun? Ya, jawabannya adalah inflasi.Dengan semakin menurunnya nilai mata uang
rupiah dan semakin tingginya kebutuhan tanah/properti maka hal tersebut
akan mempercepat naiknya harga aset tersebut. Demikian juga dengan nilai
emas. Bayangkan jika inflasi di negeri ini hanya sebesar satu persen atau
bahkan nol persen per tahun. Maka investasi Anda di bidang properti atau emas
tersebut akan sangat lambat dan tentu saja lebih beresiko. Oleh sebab itu
sangatlah wajar jika pemerintahan sebuah negara selalu berusaha mengontrol
keseimbangan laju inflasi maupun deflasi. Karena inflasi yang berlebih maupun
deflasi bisa berdampak buruk bagi kondisi perekonomian suatu negara, bahkan
mungkin juga terhadap negara-negara lain yang terkait dengannya. Nah, ternyata
inflasi tidak selalu buruk bukan dan deflasi tidak selalu baik bukan?
Menghadapi hal tersebut tentunya memerlukan pemikiran yang jeli dan cerdas
hingga selalu mampu menjadikannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan nilai
investasi Anda.
Berikut adalah Beberapa contoh manfaat data inflasi:
Sebagai indikator untuk penentuan kebijakan penetapan
harga beberapa komoditas tertentu, seperti : harga beras, BBM, listrik dan
sebagainya.
Sebagai bahan penentuan kebijakan dalam mengatur
kelancaran arus distribusi barang, apabila diketahui bahwa salah satu penyebab
kenaikan harga terjadi karena terganggunya kelancaran distribusi barang.
Untuk bahan penentuan kebijakan impor (misal substitusi
impor), dan sebagainya
“Dalam
penilaian sehat atau tidaknya BUMN cenderung bersifat Akuntansi”
Maksud dari pernyataan diatas adalah,
akuntansi yaitu pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai
informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat
keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan,
organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur,
berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Akuntansi bertujuan
untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan
oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya,
seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat
dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Salah satu bentuk penerapan
teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Akuntansi dibutuhkan
dalam pembuatan laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN. Sehingga penilaian
sehat atau tidaknya BUMN cenderung bersifat dari akuntansinya.
Wewenang Untuk
menilai BUMN
a. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
b. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara
fungsional dilakukan oleh
pemerintah.
c. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada
di tangan pemerintah.
d. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan
dengan kegiatan usaha.
e. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung
jawab pemerintah.
f. Pemerintah juga memiliki Akuntan Negara yaitu akuntan
yang bekerja pada pemerintah
dalam rangka pemeriksaan keuangan pada badan-badan
atau lembaga-lembaga
pemerintah dan perusahaan negara.
Karena semua wewenang yang berhak untuk menilai BUMN hanyalah
pemerintah karena BUMN merupakan suatu instansi pemerintah yang dimiliki oleh
negara dan rata-rata BUMN di gunakan untuk kepentingan rakyat.
Referensi
:
http://www.slideshare.net/andaniabayz/transparan-akuntansi-1-by-diahandaniblogspotcom-29482638
Tidak ada komentar:
Posting Komentar